Disayangkan, Sinergitas Antar Kementerian Masih Terjadi

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) koordinasi antar kementerian terkesan amburadul. Akibatnya, tidak terciptanya sinergitas antar kementerian dalam mengeluarkan kebijakan, satu diantaranya dialami oleh komoditas tembakau.

Sinergitas antar lembaga kementerian tampaknya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan yang baru. Pasalnya, di era pemerintahan SBY saat ini antar kementerian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Tidak heran bila kemudian kerap muncul kebijakan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Misalnya terkait kebijakan tembakau. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur mempersoalkan lemahnya sinergitas antar kementerian dalam menangani masalah tembakau. Kata Soekarwo, penanganan masalah tembakau harus dilakukan terpadu, tidak bisa secara parsial. Oleh karena itu, dia mendesak ada sinergitas antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Lebih lanjut Soekarwo mengatakan, penerapan PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif bagi kesehatan membuat petani tembakau makin terjepit. “Permasalahan yang terjadi pada petani tembakau harus diselesaikan secara komprehensif. Harus ada sinergitas antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Perkebunan, serta Kementerian Kesehatan, agar menghasilkan solusi yang utuh,” papar Soekarwo dalam sebuah acara diskusi kebijakan publik tentang tembakau beberapa waktu lalu di Surabaya, Jawa Timur.
Agaknya, apa yang dipaparkan Soekarno ini ada benarnya. Tidak hanya soal tembakau. Banyak kebijakan kementerian, utamanya di sektor pertanian yang tidak sinergi antar kementerian yang ada. Misalnya, terkait regulasi bea keluar dan bea masuk. Kerap kali terdengar perbedaan yang menajam di antara kementerian.

Sejatinya, sebelum mengambil kebijakan, setiap kementerian hendaknya melakukan berkoordinasi yang matang. Sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak akan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Apalagi regulasi nantinya akan menimbulkan ketidakpastian, yang akhirnya berakibat fatal terhadap kepentingan nasional.

Hal ini agaknya bisa dimaklumi. Pasalnya, anggota kabinet dalam pemerintahan SBY terdiri dari para anggota partai koalisi. Seperti Menteri Pertanian Suswono misalnya. Semua tahu bahwa Suswono diangkat oleh presiden karena rekomendasi dari Partai Kejahteraan Sosial (PKS). Tidak heran bila kemudian, segala kebijakannya selalu dicurigai membawa kepentingan partainya. Padahal, bisa jadi kebijakan yang dikeluarkan Suswono tulus, berbuat untuk kepentingan petani. Kecurigaan seperti ini bisa mempersulit terciptanya sinergisitas di antara kabinet yang ada.

Firman Subagio, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, mengakui masih lemahnya koordinasi antar kementerian. Menurut Firman, banyak anggota kabinet yang ada sekarang safety player alias cenderung mencari posisi aman. Suswono misalnya, kata Firman, mungkin dia mengerti persoalan pertanian seperti kebijakan konversi minyak sawit menjadi bioenergi. Padahal, bioenergi dapat mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang saat ini besarnya mencapai Rp 400 triliun. Mungkin saja, lanjut Firman, Suswono tidak melakukan itu karena mendapat tekanan dari para pemain-pemain yang selama ini mendapat keuntungan dari kegiatan impor migas.

Padahal, lanjut Firman, bila pemerintah serius melakukan kebijakan biodiesel dari sawit, barangkali Indonesia tidak perlu melakukan impor migas lagi, karena dapat ter¬-cover oleh biodiesel dari sawit. “Potensi sawit kita besar sekali dan tanah Indonesia masih terbuka luas untuk ditanami sawit,” papar politikus dari Partai Golkar tersebut.
Masalahnya kata Firman, kebijakan biodiesel tidak pernah ada realisasinya, padahal wacananya sudah ada dua tahun lalu. Hal tersebut karena banyak kepentingan, utamanya kepentingan para operator-operator migas yang banyak mengambil keuntungan. Anehnya, lanjut Firman, untuk menutupi besarnya subsidi BBM malah anggaran kementerian dipotong dengan cara dipukul rata. “Bagaimana mau bekerja kalau dipotong begitu dan itu bukan solusi,” tegas Firman.

Namun, Firman menepis bila ketidakmampuan para menteri yang ada sekarang itu karena berasal dari partai politik. Menurutnya, ketidakcakapan seorang menteri bukan didasarkan apakah seorang menteri dari Parpol atau bukan. “Banyak menteri dari Parpol tapi profesional, dan banyak yang dari non Parpol tapi tidak profesional,” tandasnya. – Helmi Yakub & Rusman

Boks:
Empat Permasalahan Sektor Pertanian

Dipengunjung tugasnya sebagai Menteri Pertanian, Suswono menuturkan ada empat permasalahan pertanian yang harus disikapi serius oleh presiden baru. Apa saja?

Pertama adalah regulasi atau kebijakan. Regulasi yang diturunkan dalam undang-undang harus berorientasi kepada kemajuan sektor pertanian.
Kedua adalah infrastruktur dan irigasi. Infrastruktur masih menjadi permasalahan yang serius. Suswono menyebut dana yang dibutuhkan untuk perbaikan irigasi sebesar 21 triliun rupiah.
Ketiga adalah penyaluran benih. Mentan masih menemui kasus fiktif dalam penyaluran benih. Padahal Mentan mengatakan, benih unggul ini adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas.
Keempat adalah politik anggaran yang belum terjadi. Menurut Suswono, anggaran untuk sektor pertanian pada tahun ini hanya sebesar Rp 15 triliun. “Ini turun dari semula sebesar 17 triliun. Ada sesuatu yang tidak tampak dalam politik anggaran. Ini tantangan kedepan,” ungkapnya. – Rusman

(Artikel ini sebelumnya dipublish di Majalah GREENOLA Edisi Jul 2014)

Tentang rusman

kenali aku apa adanya...
Pos ini dipublikasikan di KENARI. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s