Dirgo D Purbo: Pemerintah Harus Berpihak Kepada Kepentingan Nasional

Dari sekian banyak pakar perminyakan, Dirgo D Purbo ibarat “kamus perminyakan” berjalan. Dirgo, begitu ia kerap disapa, juga sangat konsen pada isu-isu strategis lainnya, apalagi dengan hal-hal yang terkait kepentingan nasional. “Mari kita bangkitkan semangat kepentingan nasional RI,” imbau mantan Tim Pokja “Energy Security” Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) ini.

Pandangan yang jernih dan tajam saat mengulas isu seputar perminyakan, memang tak lepas dari latar belakangnya, yang pernah bekerja selama belasan tahun di beberapa perusahaan minyak multi nasional. Satu diantaranya pada 1990, Ia pernah bekerja di PETRCORP-Fletcher Challenge, sebuah perusahaan minyak di New Zealand.

Ia berpendapat bila bicara energi dan pangan, Indonesia harus mengacu pada 3G, yaitu: Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi. “Ketiga aspek ini yang harus selalu menjadi alat pertimbangan kita sebagai negara, siapapun yang memerintah,” tegas lulusan New York Institute of Technology, USA ini.

Menurutnya, ketiga elemen 3G ini harus dijadikan sebagai tools (sarana dan alat) untuk menetapkan kebijakan ekonomi dalam negeri, serta untuk menetapkan kebijakan pertahanan keamanan dalam negeri dan luar negeri

Penulis buku Geopolitik Perminyakan ini menilai, aspek minyak mempunyai dimensi kebijakan keamanan nasional (national security) dan kebijakan politik luar negeri (foreign policy) dari suatu negara. “Kalau kita bicara bisnis migas yang paling fundamental harus kita pahami adalah kekuatan dari hulu ke hilir secara vertikal intergration. Itu basic. Nah, pemahaman vertikal integration itu artinya siapa yang menguasai crude oil, dialah yang menguasai rentetan ke bawahnya,” jelas Dirgo.

Sambil menyalakan cerutunya, Dirgo melanjutkan, “Pada hari ini, Indonesia hanya memiliki kemampuan produksi minyak nasional sebesar 800.000 bph. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri kita harus impor lebih dari 16 negara secara kombinasi crude oil dan BBM sebesar 1,6 – 1,8 juta bph. Prediksi saya 10 tahun yang lalu tidak meleset, peningkatan kebutuhan konsumsi sebesar 5-8% pertahun ketemunya sekarang menjadi 2,5 juta bph. Dengan konsumsi sebesar 2,5 juta bph, Indonesia telah menjadi 10 besar negara yang memiliki pengaruh memicu harga minyak internasional.”

Sudah saatnya Indonesia mencanangkan sebuah strategi sebagai solusi untuk membenahi carut marut bisnis perminyakan nasional. Dirgo melihat ada tiga aspek yang harus segera dibenahi sebagai langkah strategis pemerintah, yakni: aspek legal, aspek net oil importer dan aspek stok nasional. Yang pertama, dalam dunia migas entry point paling utama adalah aspek legalitasnya, baru kemudian masuk eksplorasi, ekploitasi dan tax. Perusahaan minyak itu sangat terikat dengan kontrak. Kalau di kontrak disebut a, b, c, d – perusahaan minyak pasti mengikuti itu dan tidak mungkin keluar dari kontrak. Tinggal bagaimana setelah tanda tangan kontrak dan uang sudah masuk pemerintah melindungi dan mengawal perusahaan minyak itu sampai dilokasi dan menghasilkan minyak. Bila saya bandingkan UU migas Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam, saya lihat cuma beda-beda tipis, bedanya hanya di masalah tax dan financial scemenya. Nah ini hebatnya Indonesia, sudah paling ribet, ruwet dan bertele-tele tapi ada 276 perusahaan migas yang “beroperasi” meski tidak semuanya agresif. Artinya apa? Indonesia sangat attractive kan! Jadi Indonesia harus memiliki Undang-Undang Migas yang jelas, keras, tegas yang berlandaskan semangat UU No 8 tahun 1971 sehingga Indonesia kembali menjadi oil state company dengan Pertaminanya.

Kedua, Indonesia sebaiknya menyatakan diri dulu sebagai negara net oil importer. Sejak tahun 2004, Indonesia sebetulnya sudah diprediksi akan menjadi negara net oil importer. Sayang hal itu tidak pernah didengungkan oleh siapapun, malah kita seolah-olah malu menjadi negara net oil importer. Padahal sebagian besar negara G20 atau negara industri maju adalah negara net oil importer. Kita ambil positifnya saja bahwa net oil importer itu adalah simbol kemakmuran bangsa, ujarnya sambil tersenyum. Untuk itu Dirgo mengingatkan kembali bahwa bila suatu negara sudah masuk kategori negara net oil importer, seharusnya sudah merancang grand strategy nasional. Khususnya Energy Security.

Ketiga, Indonesia harus mengisi stok nasionalnya. “Kita jangan bicara lagi crude oil, karena sudah tidak mungkin kita bicara itu. Kita harus mengisi stok nasional terlebih dahulu, mengisi 460 depo di Indonesia. Karena stok nasional bbm itu artinya simbol kekuatan ekonomi dan pertahanan negara. Jangan diabaikan ini,” tegas pendiri Founder of Center of Strategis Studies for National Interest, PASKAL.

Ditengah kepulan asapnya cerutunya, Dirgo mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan sebagai sebuah skema menyikapi ketergantungan trade oil kita, yakni membangun spirit bersama bahwa hasil dari bumi kita harus dibayar dengan mata uang kita. Tidak sulit. Tinggal Bank Indonesia (BI) mematok mid rate. Bila kita simulasikan, misal hari ini produksi 800 ribu barrel, sudah dibook oleh buyer. Kalau mau lifting harus bayar dengan Rupiah, yaitu Rp 12.000 kali 800.000 barrel, kira-kira 10 milyar. Nilai itulah yang harus dibayar oleh perusahaan migas untuk booking minyak per hari. Besok ada buyer lagi, bayar juga seperti itu. Apa yang terjadi? Buyer pusing cari rupiah. Otomatis akan terjadi rush terhadap permintaan rupiah, yang tentu saja akan memperkuat nilai tukar rupiah. Inilah salah satu cara memperjuangkan kepentingan nasional kita ujarnya dengan penuh semangat.

“Coba sekarang posisi Indonesia harus menyiapkan US$ 110 juta per hari. Cari kemana? Bayangkan harga minyak sudah dimainkan, nilai tukar mata uang juga dimainkan – jelas yang diuntungkan adalah trader-trader di Singapura yang memang sudah mengerti kebutuhan Indonesia, kata Dirgo dengan nada prihatin.

Sebagai seorang pakar energy security, Dirgo menyoroti begitu rapuhnya kedaulatan negara. Ia mencontohkan, saat ini Indonesia mengimpor minyak dari Aljazair. Walaupun kapal pengangkut minyak dari Aljazair menuju Indonesia menggunakan kapal Pertamina sendiri. Namun ia menyayangkan, pengawalannya tidak dijaga oleh TNI, tetapi dijaga oleh tentara Srilangka. “Ini tidak boleh terjadi. Seharusnya dikawal oleh militer kita, karena ini simbol kedaulatan atau simbol ketahanan negara kita. Rakyat membayar pajak untuk menjaga simbol kedaulatan kita,” imbuh Dirgo.

Saat disinggung soal subsidi bbm, Dirgo langsung menyela katanya, “Subsidi bbm itu jelas tidak ada. Pasalnya Indonesia sudah menjadi negara net oil importer. “Rakyat tidak pernah menikmati subsidi bbm. Subsidi itu hanya bahasa politik di permukaan saja. Saya lebih cenderung mengartikan subsidi itu dengan membangun pompa-pompa bensin di terminal-terminal bis atau membangun SPBU di pasar-pasar induk dan pasar ikan,” imbuhnya.

Menurut Dirgo, ekonomi ini kaitannya dengan energi, transportasi, minyak dan bbm. Dan bila ingin membangun aqua culture, yang diperlukan menurut Dirgo hanya perlu tiga unsur, yakni kapal, jala dan solar. “Tidak ada solar, power-nya apa. Bicara power maritim, itu mana solarnya. Luar (negeri) itu sudah lihat Indonesia. Loe mau bangun apa saja, kalau bbm-nya sudah tidak ada mau apa? Kuncinya apapun semua di solarnya,” timpal pakar Geopolitik Energi ini.

Sebagai seorang yang konsisten mengedapan kepentingan nasional, Dirgo berani menyatakan bahwa Indonesia adalah negara super power. Pernyataannya itu pernah dilontarkan Dirgo saat memberikan kuliah di depan petinggi TNI. Namun pernyataannya itu sempat diragukan peserta yang hadir. Akhirnya, Ia pun memberikan penjelasan yang lugas. “Mana ada kita (Indonesia buat pakta pertahanan untuk negara lain. Amerika saja sama membuat pakta pertahanan dengan semua negara. Hanya saja kita tidak punya energy security dan kita tidak memprioritaskan kebutuhan,” jelasnya.

Menyoal rencana pengambilan alihan blok mahakam oleh Pertamina, Ia memberikan apresiasi positif. Menurutnya itu merupakan langkah yang paling bagus dan memang sudah seharusnya. Dirgo menyakini Pertamina akan mampu mengelola blok Mahakam tidak lagi diperpanjang kontrak kerjasamanya dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang). “Orang Indonesia bisa kok. Secara teknologi tidak ada masalah. Industri minyak di Indonesia itu kan bisa sampai 100 tahun. Yang mengelola perminyakan dari a sampai z sekarang ini orang Indonesia. Jangan mengerdilkan orang kita dalam pengelolaan minyak dari a to z,” tegasnya.

Disamping itu menurut Dirgo, Pertamina bukannya tidak mengerti persoalan tapi perusahaan milik negara ini dalam kondisi babak belur. “Seharusnya perusahaan dunia belajar dari Pertamina. Pertamina diutangin triliunan oleh PLN, TNI dan Garuda. Pertamina harus mendistribusi harga minyak internasional dibeli dan didistribusi dengan harga subsidi. Mana ada di dunia perusahaan seperti ini?,” kata Dirgo bangga.

Apa yang disampaikan Dirgo terkait dengan Pertamina ini agaknya mengingatkan kita dengan ucapan Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang pernah menyampaikan pesan: “….. percayalah sama kekuatan bangsa sendiri.” Begitulah seharusnya kita sebagai anak bangsa berpihak dan bangga, demi Kepentingan Nasional Republik Indonesia. (Rusman/Murnia Margono)

DIRGO D PURBO4

*Sebelumnya telah terpublish di Tabloid NUSANTARA Edisi 2

Tentang rusman

kenali aku apa adanya...
Pos ini dipublikasikan di KENARI, Wawancara. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s