Ketika Mahasiswa Menilai Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Momentum setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Selasa (20/10/2015) lalu menarik perhatian di kalangan mahasiswa. Masing-masing elemen mahasiswa memiliki pandang yang berbeda dalam menilai perjalanan setahun pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang menilai, pemerintahan Jokowi-JK selama setahun ini belum waktunya untuk diberikan penilaian berhasil atau tidaknya. Namun, tidak sedikit yang memberikan penilaian, setahun pemerintahaan Jokowi-JK dinilai gagal dan tidak memiliki arah yang jelas.

Aminuddin Ma’ruf, Ketua Umum PB PMII berpendapat momentum satu tahun merupakan sarana untuk menyampaikan kritik yang konstruktif. Dan PMII turut menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan apa yang harus dibenahi. Namun PMII menilai, jangka waktu satu tahun tidak representatif untuk menyimpulkan berhasil atau tidaknya pemerintahan Jokowi -JK.

“PMII mempunyai catatan penting yang disampaikan kepada pemerintahan Jokowi- JK untuk memperbaiki kinerjanya. Dan ini menjadi isu yang kita angkat dalam aksi-aksi yang kami dilakukan,” ujar Amin.

Catatan pertama PMII adalah bagaimana pemerintah bisa memperbaiki sektor fundamental ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa nilai tukar rupiah terdepresiasi yang itu menyebabkan banyak efeknya. Yang kemudian berdampak dengan banyaknya PHK, penurunan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mundurnya kesejahteraan masyarakat.

Kedua, PMII meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk meninjau ulang semua proyek infrastruktur yang berasal dari hutang luar negeri. Pasalnya, hutang luar negeri akan memiliki efek yang tidak bagus bagi perekonomian dalam negeri.

Diakui Amin, PMII menginginkan pemerintah Jokowi-JK kedepannya bisa berjalan lebih efektif. “Hal-hal yang harus diperbaiki kita sampaikan. Intinya PMII memastikan Nawacita Presiden Jokowi dapat dicapai bersama-sama. Kami dari elemen mahasiswa akan selalu mengingatkan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Amin menjelaskan, hingga saat ini PMII yakin, bahwa menurunkan pemerintahan di tengah jalan, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. “Kecuali kalau memang pemerintah jelas-jelas melanggar UU. Karena sumpah presiden itu sebagai pelaksana adalah UU. Maka penurunan presiden menjadi konstitusional. Kalau secara inkonstitusional, saya pikir bangsa kita sudah dewasa untuk menyikapinya,” papar Amin.

Nawacita Jokowi Hanya Omong Kosong

Pandangan lain terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK disampaikan oleh Puji Hartoyo, PB HMI MPO. Ia menilai blusukan yang selama ini dilakukan Jokowi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat butuh kebijakan-kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan secara makro dan menyentuh langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami melihat Nawacita Jokowi hanya omong kosong,” ujar Puji.

Menurut Puji, HMI sempat mengangkat agenda menjatuhkan presiden di saat kebijakan menaikkan BBM yang kedua kalinya. “Dengan alasan yang tidak rasional, pada saat harga minyak dunia turun kenapa harga BBM tetap dinaikkan. pemerintahan tidak punya nurani, tidak punya kepekaan,” imbuh Puji.

Namun terkait agenda menuntut Jokowi-JK mundur, HMI MPO belum mengarah kearah itu. Pasalnya menurut Puji, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup baik. “Sampai saat ini kami tetap masih memberikan toleransi. Meskipun kami tetap mendesak untuk melakukan ketegasannya di bidang ekonomi, hukum, dan lainnya,”ujar Puji.

Politik Anggaran Pemerintah Harus Berdasarkan Data, Bukan By Project

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI DIPO M. Arief Rosyid Hasan punya pandangan hampir senada. Arief menilai kondisi hari ini tidak terlepas dari pemerintahan sebelumnya. “Jadi belum layak kita menilai satu tahun kepemerintahannya ini. Belum bisa menjustifikasi pemerintahan sekarang ini tidak bertanggung jawab. Lagi pula masih terlalu dini, setahun kita mengharapkan banyak hal dari pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi rezim kemarin berlangsung selama 10 tahun,” ujar Arief.

Terlepas dari segala macam kekurangan pemerintahan Jokow-JK, agaknya Arief masih menaruh harapan. “Dengan memangkas subsidi untuk masyarakat menengah ke atas, menurut saya ini merupakan sebuah keberanian dalam upayanya mengatasi ketimpangan. Walaupun belum banyak, tapi minimal kita melihat adanya niat yang tulus menjadi bagian dari arus perubahan yang baru,” imbuh Arief.

Arief mengakui, HMI MPO saat ini fokus pada visi pembangunan kepemudaan. Persoalan ekonomi, hukum, dan lain-lain katanya, sudah banyak yang bicara. Oleh karenanya HMI MPO mendorong agar pemerintah membuat semacam road map pembangunan kepemudaan.

“Kita lihat dari beberapa negara seperti India dan Cina, mereka memiliki semacam youth national policy, yang kalau mereka mengkonversi ke jumlah anak-anak muda maka akan terlihat angka-angka bahwa satu anak muda per tahun anggarannya membutuhkan seberapa besar. Jadi pada saat mengambil kebijakan mereka memiliki basis datanya. Politik anggarannya mereka memiliki data, bukan by project saja,” ucap Arief.

Tetap Mengkritisi Pemerintahan Jokowi-JK

Di sisi lain Syaefuddin ”Ucok” Alayubbi, Koordinator Presidium BEM se-Nasional berpendapat tetap konsisten mengawal pemerintahan Jokowi JK. Hanya saja pada saat ini, BEM Nas hanya mengawal kebijakan pemerintah dalam tingkat lokal melalui beberapa daerah yang tergabung.

Namun Ucok menegaskan, bila seandainya pemeritahan Jokowi-JK membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, BEM Nas akan mengkritisinya. Diakui Ucok, BEM Nas masih belum dalam agenda ‘menjatuhkan’ pemerintahan Jokow-JK. “Kita lihat dulu situasi dan kondisi geopolitik nasional menyeluruh,” ujarnya.

Banyak Masyarakat Belum Mendapatkan Prinsip-prinsip Keadilan

Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik, menganggap satu tahun terlalu dini untuk memberikan penilaian. Namun menurutnya, tetap harus memberikan koreksi dalam beberapa hal. Misalnya terkait penyelenggaraan penegakkan hukum sebagai satu diantara bagian yang menjadi program pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, banyak peraturan perundang-undangan masih berpihak kepada para pemilik modal. Apabila dianggap perlu maka dilakukan judicial review terhadap UU tersebut. Oleh karenanya GMNI meresponnya dengan membentuk LBH dan Advokasi Trisakti yang berfungsi dalam pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

“Selama satu tahun ini kita belum bisa melihat secara lengkap pelaksanaannya. Sejauh ini kita baru bisa melihat bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan bunga pinjaman bagi UMKM, dan juga upaya-upaya peningkatan kecerdasan masyarakat. Inikan memang sudah dilakukan. Terlihat ada upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Hanya dalam satu tahun ini kita belum bisa menilai apakah program ini dapat dikatakan berhasil atau tidak. Ini masih berproses,” tegas Chris.

Banyak Dipengaruhi oleh Kepentingan-Kepentingan Partai Politik

Koordinator Pusat BEM se-Indonesia Bambang Irawan memberikan penilaian, setidaknya ada beberapa catatan terkait pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Presiden Jokowi tidak menjalankan roda pemerintahannya sebagai kepala negara yang murni. Artinya, masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan partai politik dan orang-orang disekitarnya. Sehingga regulasi kebijakan yang dikeluarkan tidak murni keluar dari presiden tetapi dari orang-orang di sekelilingnya itu.

Kemudian hal yang paling fatal adalah ketika presiden Jokowi menghiraukan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. “Dengan meliberalisasi sektorperekonomian, contohnya ketika APBN dilempar kepada pasar bebas. Artinya negara absen untuk memakmurkan rakyatnya sendiri. Karena sektor strategis dan sumber daya alam yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk dikelola oleh negara, tidak bisa dilemparkan kepada pasar bebas. Negara harus mengayomi dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya. Dan faktanya, Presiden Jokowi sudah mendustainya,” tegas Bambang.

Sementara dalam catatan untuk penanganan hukum, masih ada kasus-kasus hukum yang belum juga terselesaikan. Dan juga kini sudah muncul dan budayanya kembali kasus KKN seperti pada jaman orde baru. “Misalnya KPK dilemahkan dengan adanya rancangan UU yang sekarang. Dengan wewenangnya yang dibatasi akan membuka peluang oknum-oknum yang memang ingin bermain kembali,” jelas Bambang. (fsa/ht/rp)

——-
Tulisan ini juga terpulis di Tabloid Nusantara Edisi 8

Tentang rusman

kenali aku apa adanya...
Pos ini dipublikasikan di Mahasiswa. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s