Skema TPP Berpotensi Hancurkan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Manuver Amerika Serikat untuk menggalang kekuatan politik di forum regional Asia Pasifik melalui blok perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP), terutama untuk komoditas kelapa sawit harus dicermati bersama. Pasalnya, dalam jangka panjang berpontensi turut hancurkan industri kelapa sawit Indonesia.

Walau Indonesia tidak tergabung dalam kemitraan lintas pasifik yang dimotori AS ini, pemerintah harus terus mencermati perkembangannya. Mengingat persoalan sawit di pasar global sebenarnya penuh dengan tantangan, baik terkait kebijakan maupun kepentingan internasional.

Bila dicermati anatomi negara-negara Asia yang sudah menyatakan bergabung ke dalam blok perdagangan TPP yang disponsori AS, setidaknya ada empat negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Vietnam. Sejak awal kemerdekaannya, Malaysia, Brunei dan Singapura memang sudah terikat dalam komitmen sebagai negara-negara eks koloni Inggris yang tergabung dalam Perhimpunan Negara-Negara Persemakmuran (Common Wealth).

Sedangkan Vietnam, meski pada era Perang Dingin berkecamuk merupakan musuh Amerika, namun saat ini berada dalam satu fron bersama negara Paman Sam. Ini karena sama-sama menaruh kekhawatiran terhadap semakin menguatnya pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik.

Negara-negara lain yang juga tergabung dalam blok perdagangan TPP juga secara nyata merupakan sekutu strategis AS seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, dan Peru. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan masih sedang dilobi oleh Amerika dan blok persekutuan ekonomi Eropa Barat yang tergabung dalam G-8 untuk ikut serta bergabung.

Agaknya, dibalik gagasan TPP dengan menggalang dukungan dari negara-negara Asia Pasifik, sasaran sesungguhnya adalah untuk membendung pengaruh dan kekuatan Cina sebagai negara adidaya baru di kawasan Asia Pasifik, dan Asia Tenggara pada khususnya.

Tren ini kiranya bukan suatu hal yang berlebihan, apalagi mengada-ada. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan jasa profesional PricewaterhouseCoopers (PWC) dalam sebuah laporannya, mengatakan Cina kemungkinan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2017, sehingga bisa menyusul dan mengungguli kekuatan ekonomi AS.

Penilaian yang sama juga disampaikan Joko Supriyono, Sekretariat Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). “TPP sebenarnya inisiatif Amerika supaya mengeluarkan Cina dari APEC saja. Malaysia sudah menentang dengan TPP. Kita hanya selalu semangat. Kita tidak pernah melihat dampaknya bagi perdagangan kita,” tegas Sekjen Gapki, pertengahan Mei lalu di Bogor, Jawa Barat.

Posisi yang Membanggakan

Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penyumbang terbesar dari total volume produksi minyak sawit di dunia. Apalagi dari laporan 10 tahunan Compounded Annual Growth Rate (CAGR), Indonesia tercatat sebagai produsen minyak sawit yang mengalami pertumbuhan produksi terbesar, yaitu sebesar 11 persen. Tentu ini sangat strategis bagi kepentingan ekonomi nasional.

Hingga 2020 Indonesia diprediksi akan terus mendominasi minyak kelapa sawit. Apalagi diperkirakan permintaan konsumsi minyak kelapa sawit dunia akan meningkat mencapai 180 juta ton pada 2020. Indonesia pada 2020 diprediksi bakal memasok sekitar 55 persen dari kebutuhan minyak sawit dunia.

Posisi ini tidak terlepas dari beberapa hal yang mendukung Indonesia untuk tetap mempertahankan hegemoni sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pasalnya, iklim, tenaga kerja, dan kesediaan lahan yang masih cukup banyak sekitar 16 juta – 17 juta hektar.

Walau kelapa sawit menjadi sektor strategis unggulan, namun pemerintah harus terus memperjuangkan komoditas kelapa sawit dipasar internasional, baik itu terkait kebijakan, harga sampai isu negatif.

Apalagi komoditas sawit di pasar global sebenarnya penuh dengan tantangan, penuh dengan isu, penuh dengan tuduhan, dan penuh dengan persepsi negatif. “Persoalan di pasar global bukan harga persoalan lingkungan, tetapi karena persoalan persaingan perdagangan murni,” tegas Joko.

Lebih lanjut Joko mengatakan, persoalan perdagangan tidak bisa ditangkis dengan kampaye. “Itu perlu peran lobi politik. perlu perjanjian perdagangan. Baik diplomasi politik maupun diplomasi perdagangan,” tegasnya.

Disadari sepenuhnya bahwa industri kelapa sawit masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun bukan berarti industri ini harus stagnan akibat isi-isu global dan pelarangan impor. Secara perlahan industri kelapa sawit akan menyesuaikan dan merevitalisasi kembali sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia.
Industri ini mempunyai prospek yang cerah jika ‘biodiesel minyak sawit’ dapat berkembang secara massal. Tidak terbayang bagaimana besarnya daya tawar dan peranan Indonesia di dunia. –Hendrajit & Rusman

(Artikel ini sudah dimuat di Majalah GREENOLA, edisi Juni 2014)

Tentang rusman

kenali aku apa adanya...
Pos ini dipublikasikan di Industri Indonesia, KENARI. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s